DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pendataan korban tidak hanya mencakup jumlah warga terdampak, tetapi juga harus memuat klasifikasi kerusakan rumah secara rinci. Penilaian tersebut menjadi dasar dalam menentukan jenis bantuan yang layak diterima setiap keluarga.
"Kalau ada yang bilang mereka layak mendapatkan bantuan hunian, itu klasifikasinya kembali lagi ke pemerintah setempat, bagaimana mereka melihat itu. Misalnya ada yang rusak ringan dan tidak harus pindah, ada yang rusak berat dan sebagainya. Nah itu tergantung dari kepala desa, camat, dan bupati, termasuk data kerusakan perabotan rumah tangga," jelas Bobby.
Menurutnya, rumah yang mengalami kerusakan ringan tentu memerlukan penanganan berbeda dengan rumah yang rusak berat atau tidak lagi layak huni. Oleh karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara cermat agar tidak menimbulkan ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan.
Dalam kesempatan tersebut, Bobby juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan pendataan korban bencana sebagai prioritas utama. Ia meminta kepala desa, camat, hingga kepala daerah aktif memantau perkembangan data penerima bantuan agar tidak ada warga yang terlewat.
"Pesan saya untuk kepala desa, camat dan kepala daerah, sering-sering memeriksa data masyarakat. Kalau bisa saat bangun tidur atau sebelum tidur. Dicek datanya, berapa yang belum dapat bantuan. Itu jadi menu harian dan alarm pagi, alarm tidur malamnya itu," pungkasnya.(jns)
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik