DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak banjir bandang yang terjadi pada November 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Bobby memastikan percepatan rekonstruksi tanggul sungai menggunakan bronjong beton (sheet pile) serta menyiapkan solusi rehabilitasi bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana.
Peninjauan dilakukan pada Selasa (14/4/2026) di beberapa titik sempadan sungai yang mengalami kerusakan parah akibat terjangan banjir. Gubernur bersama rombongan melihat langsung kondisi kawasan yang terdampak sekaligus berdialog dengan warga untuk menyerap aspirasi terkait proses pemulihan pascabencana.
Lokasi yang dikunjungi meliputi Sungai Panjaitan yang berada di hilir pertemuan Sungai Siaili Tukka dan Sungai Aek Tolang, serta Sungai Aek Sibuluan di Kecamatan Pandan. Kedua kawasan tersebut mengalami kerusakan bronjong pada bagian tikungan sungai sehingga menyebabkan erosi dan longsor yang mengancam permukiman warga.
Baca Juga:Menurut Bobby Nasution, derasnya arus banjir yang terjadi pada akhir 2025 mengakibatkan kerusakan serius pada infrastruktur pengaman sungai. Akibatnya, sejumlah bagian tanah di tepi sungai tergerus dan berubah menjadi aliran sungai baru.
"Jadi karena arus air deras menghantam bronjong dan membuat tanahnya ambles. Bahkan puluhan meter tanah kini berubah menjadi aliran air sungai," ujar Bobby di sela-sela peninjauan.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan kembali bronjong tidak dapat dilakukan secara sederhana karena kondisi lapangan saat ini berbeda dengan sebelumnya. Pemerintah perlu melakukan pemetaan yang lebih komprehensif mengingat akses menuju lokasi melewati kawasan permukiman padat penduduk.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, Bobby juga menyoroti nasib warga yang kehilangan rumah dan lahan akibat bencana tersebut. Pemerintah Provinsi Sumut, kata dia, akan mengupayakan solusi melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P).
Menurut Bobby, pemerintah siap membebaskan lahan baru apabila tersedia lokasi yang memungkinkan untuk dijadikan kawasan permukiman pengganti bagi warga terdampak.
"Karena ini menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, maka ini kita tanggung jawab. Kalau bisa ada tanah atau tapak rumah penggantinya, kita bebaskan lahannya dan bangun rumahnya sampai selesai. Lahan yang lama, kami minta warga merelakannya untuk kita bangun sheet pile atau bronjong," tegasnya.
Langkah tersebut dilakukan agar proses pembangunan infrastruktur pengaman sungai dapat berjalan optimal sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Sumut, Gibson Panjaitan, menjelaskan bahwa bronjong yang akan dibangun menggunakan sistem sheet pile beton atau pasak bumi. Sistem tersebut dinilai lebih kuat dan mampu menahan tekanan arus sungai yang besar dibandingkan konstruksi sebelumnya.
"Kendala yang ada selama ini adalah kondisi permukiman padat serta perlunya persetujuan warga terdampak agar pembangunan dapat berjalan. Tadi Pak Gubernur sudah langsung turun meminta dukungan masyarakat," ujar Gibson.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah memulai pekerjaan awal berupa pengerukan dasar sungai yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi pascabanjir. Proses tersebut dilakukan menggunakan alat berat untuk memperlancar aliran sungai dan mengurangi risiko banjir susulan.
Menurut Gibson, pembangunan bronjong ditargetkan mulai dilaksanakan pada Mei 2026 atau paling lambat Juni 2026, sesuai arahan gubernur.
"Dari instruksi Pak Gubernur, paling lama kita mulai itu Juni 2026. Kalau kendala di lapangan bisa teratasi, maka waktu pengerjaannya bisa lebih cepat. Yang penting dukungan masyarakat untuk memudahkan pengerjaannya," katanya.
Panjang bronjong yang akan dibangun diperkirakan mencapai 400 hingga 600 meter di setiap titik. Penentuan lokasi dan panjang konstruksi akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan wilayah terhadap ancaman banjir dan longsor.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik