Hadir di Bali, BTN Housingpreneur Ajak Rancang Rumah Modern Bernuansa Lokal
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran untuk menghadapi tantangan geopolitik global sekaligus memaksimalkan potensi daerah. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus membuka ruang dialog dengan kalangan ekonom dan lembaga strategis guna memastikan setiap kebijakan mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut Rudy Brando Hutabarat bersama ekonom senior dan pakar investasi nasional Hendri Saparini di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (16/4/2026).
Pertemuan itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengendalian inflasi, penguatan investasi, hingga optimalisasi sektor riil berbasis potensi lokal sebagai langkah memperkuat daya tahan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Baca Juga:Menurut Bobby, masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ia menilai pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama karena stabilitas harga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.
"Kami ingin mendapatkan gambaran bagaimana kebijakan kami bisa menyentuh masyarakat secara langsung. Masukan mengenai penekanan inflasi sangat krusial, mengingat Sumut sempat menghadapi tantangan tersebut pada pertengahan tahun lalu. Harapannya, diskusi hari ini menjadi input bagi Pemerintah Provinsi untuk melakukan terobosan yang inovatif," ujar Bobby.
Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak cukup hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator yang aktif membuka peluang investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Menurut Bobby, Sumatera Utara memiliki beragam komoditas unggulan yang berpotensi dikembangkan menjadi industri bernilai tambah tinggi. Namun, sejumlah potensi tersebut masih belum dimanfaatkan secara optimal karena berbagai kendala, termasuk regulasi dan tata kelola.
"Banyak potensi seperti gula merah dan produk herbal yang market-nya sangat besar, namun belum tergarap maksimal secara industri. Kami akan mencoba melihat dari sisi perbaikan tata kelola dan relaksasi regulasi agar investasi, baik asing maupun domestik, bisa masuk dengan lebih mudah ke Sumatera Utara," katanya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Sumut Rudy Brando Hutabarat menilai sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga terkait menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Ia menekankan bahwa inovasi kebijakan harus terus dilakukan agar Sumut mampu mempertahankan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu instrumen yang dinilai efektif adalah penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.
"Inovasi kebijakan harus terus kita dorong agar Sumatera Utara selalu memberikan nuansa positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Rudy.
Pada kesempatan yang sama, ekonom senior Hendri Saparini menyoroti perlunya penyesuaian strategi pembangunan ekonomi daerah seiring perubahan paradigma ekonomi nasional yang kini mengutamakan investasi berkualitas dan partisipatif.
"Kita perlu melakukan penajaman kebijakan, bukan sekadar efisiensi. Dalam kondisi global yang penuh ketidakpastian, Sumut harus mampu menangkap peluang investasi yang tidak hanya berskala besar, tetapi juga investasi menengah dan kecil yang memiliki kekuatan pasar luar biasa," kata Hendri.
Ia mengusulkan sejumlah langkah strategis, antara lain memperkuat hilirisasi komoditas unggulan seperti singkong dan kelapa sawit agar nilai tambah ekonomi tetap berada di daerah. Menurutnya, pengembangan industri pengolahan lokal dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Selain itu, Hendri menilai Sumut memiliki peluang besar di sektor rempah-rempah dan vanila yang kualitasnya mampu bersaing di pasar internasional. Potensi tersebut perlu didukung melalui pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas produksi, dan penguatan identitas produk.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata yang mampu menggerakkan ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner dan industri kreatif berbasis budaya lokal.
Tak hanya itu, investasi diaspora dinilai dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan daerah. Hendri mendorong pemerintah memanfaatkan momentum hari besar seperti Lebaran dan Natal untuk menarik minat masyarakat Sumut di perantauan agar berinvestasi di kampung halaman.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik