Penguatan Manajemen Desa Wisata Dinilai Jadi Kunci Mendorong Kemandirian
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara bersama pihak SMA Negeri 5 Pematangsiantar sepakat menempuh relokasi sekolah sebagai solusi atas sengketa lahan yang tengah berlangsung dengan PT Detis Sari Indah (DSI). Langkah tersebut dinilai sebagai opsi paling efektif dan efisien untuk menjamin keberlangsungan kegiatan belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan sekolah yang lebih aman dan representatif bagi siswa.
Kesepakatan tersebut mengemuka dalam diskusi yang dipimpin Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution bersama pihak sekolah, Pemerintah Kota Pematangsiantar, DPRD Sumut, dan DPR RI di SMAN 5 Pematangsiantar, Jalan Medan–Siantar Km 6,8, Kamis (16/4/2026).
Relokasi dipilih setelah mempertimbangkan perkembangan sengketa lahan antara SMAN 5 Pematangsiantar dan PT DSI. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan PT DSI sebagai pemilik sah lahan yang saat ini ditempati sekolah. Meski demikian, proses hukum masih berlanjut melalui upaya peninjauan kembali yang sedang berlangsung.
Baca Juga:Selain persoalan kepemilikan lahan, putusan MA juga mewajibkan pihak sekolah untuk membayar ganti rugi sekitar Rp40,7 miliar serta biaya sewa lahan selama kurang lebih 18 tahun yang nilainya mencapai Rp10 miliar.
Menghadapi kondisi tersebut, Bobby Nasution menilai relokasi menjadi pilihan yang paling realistis dibandingkan mempertahankan lokasi sekolah saat ini. Menurutnya, selain persoalan hukum, kondisi lingkungan sekolah juga memiliki sejumlah keterbatasan.
"Relokasi opsi yang lebih efektif dan efisien, belum lagi sekolah ini terlalu dekat ke jalan raya dan juga banjir, jadi opsi relokasi paling masuk akal," kata Bobby.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak ingin proses sengketa mengganggu aktivitas pendidikan para siswa. Karena itu, pencarian lokasi baru akan dilakukan secepat mungkin agar proses relokasi dapat segera direncanakan secara matang.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah memperkuat kapasitas pengelolaan desa wisata melalui pendampingan yang b
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak pemerintah segera melakukan investigasi menyeluruh, independen, dan transparan terkait tewas
Politik
JELAJAHNEWS.ID Ketua Umum PWI Pusat Ahkmad Munir mengingatkan seluruh anggota PWI untuk tidak terlibat bisnis Narkoba dan Judi. Komitmen i
Ragam
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara resmi menurunkan tarif pemakaian air bagi seluruh kategori pelanggan mula
Ekonomi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat di Provinsi Sumatera Utara (S
Hukum
Momen sambutan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution seketika mencairkan suasana dingin di Pembukaan Rakernas APEKSI XVIII
Daerah
Sorotan publik terhadap pelaksanaan Gelar Melayu Serumpun (GEMES) XVIII/2026 terus bergulir. Selain banjir komentar sinis dari warganet terk
Peristiwa
Perjalanan panjang 436 tahun Kota Medan bukan sekadar catatan sejarah, melainkan momentum untuk memperkuat fondasi pembangunan sekaligus mew
Politik
Fernando Raja Sipahutar, Kuasa hukum anggota DPRD Kota Medan, Antonius Devolis Tumanggor
Hukum
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 yang digagas Dinas Pariwisata Kota Medan di Lapangan Merdeka, Sabtu (27/6/2026) malam
Peristiwa