DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
"Untuk jalur logistik ini paling penting, kami coba membangun pergudangan logistik, cold storage atau gudang pendingin, logistik akan kita stok di satu titik," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan fasilitas logistik terintegrasi diharapkan mampu memperlancar distribusi barang, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok di wilayah kepulauan.
Bobby juga menegaskan bahwa rencana pembangunan tahun 2027 merupakan bagian dari fase ekspansi berbagai program yang telah dimulai sejak tahun 2025. Pemerintah berharap kebijakan yang dirancang saat ini dapat memberikan dampak berkelanjutan hingga tahun 2029.
Selain pembangunan infrastruktur dan ekonomi, Pemprov Sumut juga memperkuat sektor pendidikan melalui program sekolah gratis yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru 2026. Program tersebut difokuskan untuk seluruh SMA, SMK, dan sekolah luar biasa (SLB) di Kepulauan Nias serta daerah yang terdampak bencana.
"Perencanaan di 2026 itu untuk sekolah gratis contohnya hanya di wilayah Kepulauan Nias. Seluruh SMA, SMK, dan SLB tidak ada lagi iuran apa pun, termasuk pungutan komite sekolah. Awalnya hanya di Kepulauan Nias, tetapi karena ada bencana di akhir tahun 2025, program ini kami perluas ke daerah terdampak bencana," jelas Bobby.
Di bidang kesehatan, pemerintah provinsi juga menyiapkan program beasiswa pendidikan dokter spesialis guna mengatasi keterbatasan tenaga medis di sejumlah daerah. Prioritas penempatan lulusan program tersebut akan diberikan kepada wilayah yang masih mengalami kekurangan dokter spesialis, termasuk Kepulauan Nias.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik