DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mendorong sejumlah langkah strategis, antara lain integrasi perencanaan dan penganggaran antara pusat dan daerah, reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil (outcome), serta pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan.
Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya penguatan kemandirian fiskal daerah agar pemerintah daerah memiliki kemampuan yang lebih baik dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat.
Mendagri juga menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah dalam menghadapi berbagai persoalan yang melintasi batas administrasi wilayah. Menurutnya, sejumlah tantangan seperti transportasi, pengelolaan lingkungan hidup, banjir, dan pengelolaan sampah tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu daerah saja.
Karena itu, kolaborasi lintas daerah perlu terus diperkuat agar berbagai permasalahan tersebut dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Di samping itu, pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Fokus tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan akses air bersih, serta upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.
"Penguatan stabilitas dan ketahanan daerah juga menjadi hal penting di tengah berbagai tantangan, seperti krisis ekonomi, ketahanan pangan, hingga dampak perubahan iklim," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik