"Selain mendapat dukungan pusat, kami juga didukung sepenuhnya oleh Bapak Gubernur Sumut. Beberapa titik sasaran fisik mendapat dukungan dari Pemprov serta seluruh kabupaten dan kota di Kepulauan Nias," ujar Hendy.
Ia menambahkan, kolaborasi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan masyarakat di Kepulauan Nias.
Baca Juga:
Program Karya Bakti Skala Besar juga diharapkan dapat membuka akses masyarakat terhadap layanan dasar, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat setempat. Dengan percepatan pembangunan tersebut, Kepulauan Nias ditargetkan dapat keluar dari status daerah tertinggal secara bertahap.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik