Bobby Nasution Minta Kepala Daerah Percepat Belanja, Dana Rp443 Miliar Segera Masuk ke Kas Daerah

JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil pajak rokok triwulan I tahun 2026 serta pembayaran kurang salur bagi hasil pajak provinsi tahun 2024 dan 2025.

Penyaluran dana tersebut disampaikan Gubernur Sumut Bobby Nasution saat memimpin rapat secara virtual dari Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (5/5/2026).

Dalam arahannya, Bobby Nasution menjelaskan bahwa total dana yang disalurkan pada tahap pertama ini terdiri atas bagi hasil pajak rokok sebesar Rp268 miliar dan pembayaran kurang salur tahun sebelumnya sebesar Rp175 miliar.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta BPJS Kesehatan Tindak Tegas Rumah Sakit yang Tolak Pasien

"Mudah-mudahan kewajiban sebesar Rp3,31 triliun ini bisa kita selesaikan pada tahun 2026. Saat ini sudah berproses sekitar Rp1,77 triliun. Sore ini, dana sebesar Rp443 miliar akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing daerah," ujar Bobby Nasution.

Bobby menegaskan, Pemprov Sumut berkomitmen menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Total kewajiban yang harus dituntaskan mencapai Rp3,31 triliun dan direncanakan disalurkan dalam tiga tahap sepanjang tahun 2026.

Selain membahas penyaluran dana, Bobby juga menyoroti kondisi fiskal pemerintah daerah di Sumut. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, realisasi pendapatan daerah pada triwulan pertama rata-rata telah melampaui target di atas 15 persen.

Meski demikian, Bobby mengingatkan seluruh kepala daerah agar menjaga keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja daerah. Menurutnya, tingginya pendapatan daerah harus diiringi dengan percepatan belanja agar manfaat anggaran dapat langsung dirasakan masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi.

"Tolong ditingkatkan keseimbangan antara realisasi pendapatan dan belanja. Jangan sampai pendapatannya tinggi, tetapi belanjanya rendah. Kami ingin memastikan dana ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui program-program di daerah," tegasnya.

Ia menilai, belanja daerah yang terlalu rendah berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi karena dana yang seharusnya beredar di masyarakat menjadi tertahan di kas pemerintah daerah.

Ke depan, Pemprov Sumut juga berencana menerapkan metodologi baru dalam menentukan prioritas dukungan fiskal kepada daerah. Penilaian tidak lagi hanya berbasis capaian angka makro, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas program kerja yang dijalankan masing-masing pemerintah daerah.

Bobby menjelaskan, terdapat 10 indikator makro yang akan menjadi acuan dalam evaluasi tersebut, di antaranya pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, hingga indeks kualitas lingkungan hidup.

Menurutnya, daerah yang aktif menghadirkan program inovatif dan mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan indikator pembangunan akan menjadi prioritas dukungan dari Pemprov Sumut.

"Kami akan melihat bagaimana program Bapak dan Ibu pada tahun 2026. Apakah program tersebut berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan atau peningkatan investasi. Daerah yang aktif melakukan intervensi untuk memperbaiki keadaan akan kami dukung penuh," kata Bobby.