Bobby Nasution Minta BPJS Kesehatan Tindak Tegas Rumah Sakit yang Tolak Pasien

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus mudah diakses tanpa hambatan, terutama bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut disampaikan Bobby Nasution saat menerima audiensi jajaran BPJS Kesehatan di ruang kerjanya, Selasa (5/5/2026). Pertemuan itu dihadiri Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, Anggota Dewan Pengawas Afif Johan, Deputi Direksi Wilayah I Sumut-Aceh Mustafa, serta jajaran BPJS Kesehatan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bobby menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Berobat Gratis (Probis) menjadi program prioritas Pemerintah Provinsi Sumut di sektor kesehatan. Karena itu, ia meminta dukungan penuh dari seluruh pihak agar program tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Minta BPJS Kesehatan Tindak Tegas Rumah Sakit yang Tolak Pasien

"Kami mengapresiasi dukungan semua pihak dalam memperkuat layanan kesehatan di Sumatera Utara, khususnya BPJS Kesehatan. Ini merupakan urusan wajib pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," ujar Bobby Nasution.

Meski capaian layanan kesehatan di Sumut dinilai cukup baik, Bobby mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah adanya pembatasan jenis layanan kesehatan berdasarkan penyakit maupun penyebab penyakit tertentu.

Padahal, Pemerintah Provinsi Sumut telah menjalankan program Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kesehatan semesta guna mempermudah masyarakat memperoleh layanan kesehatan hanya dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

"Masih banyak masyarakat yang kesulitan berobat atau tidak diterima di rumah sakit. Karena itu, Program Berobat Gratis menjadi program utama. Apalagi capaian UHC di Sumut berhasil diwujudkan dalam waktu sekitar tujuh bulan sehingga masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan," tegasnya.