Sementara itu, Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian LHK Ardi Risman menjelaskan bahwa pencabutan izin PBPH dilakukan berdasarkan sejumlah pelanggaran. Di antaranya, tidak dilaksanakannya kegiatan sesuai izin, tidak terpenuhinya kewajiban administratif dan teknis, tidak adanya aktivitas nyata di lapangan, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurut Ardi, kebijakan tersebut juga merupakan respons terhadap bencana hidrometeorologi (bencana yang dipengaruhi kondisi cuaca dan iklim) yang terjadi di tiga provinsi di Sumatera, termasuk Sumut yang menjadi episentrum penertiban PBPH.
"Kami berharap pemerintah daerah dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini agar tujuan perbaikan tata kelola perizinan dapat tercapai," ujar Ardi.
Kebijakan pencabutan PBPH ini diharapkan tidak hanya memperbaiki tata kelola kehutanan, tetapi juga mampu meminimalkan risiko bencana serta menjaga keseimbangan antara kepentingan lingkungan dan sosial masyarakat.(**)
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik