JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kepastian pesangon bagi buruh perusahaan kehutanan yang terdampak pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Hal ini disampaikan usai menerima audiensi Serikat Pekerja Kehutanan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Kamis (26/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para perwakilan buruh menyampaikan sejumlah aspirasi, terutama terkait nasib pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat pencabutan izin operasional perusahaan kehutanan oleh pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, Bobby menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan solusi dengan berkoordinasi bersama pemerintah pusat dan pihak perusahaan.
Baca Juga:"Nah ini akan kami perjuangkan, akan kami sampaikan, baik ke Kementerian Ketenagakerjaan ataupun pihak perusahaannya, pasti akan kami usahakan," ujar Bobby.
Ia menambahkan bahwa perlindungan terhadap buruh menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terutama dalam situasi yang berdampak langsung pada keberlangsungan pekerjaan masyarakat.
Menurut Bobby, pihaknya juga akan memberi perhatian khusus terhadap buruh PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang menghentikan operasionalnya. Ia memastikan pemerintah akan berupaya mencari kejelasan terkait hak-hak pekerja, termasuk pesangon.
"Nasib buruh di Sumut senantiasa menjadi perhatian kami. Kami akan mengupayakan kepastian bagi para pekerja yang terdampak," katanya.
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah