DPO Kasus PMI Ilegal Belum Ditangkap, Publik Pertanyakan Keseriusan Aparat
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
"Kami mengindikasikan ini bukan masalah stok. Kemarin barang sempat tidak ada, hari ini sudah tersedia. Artinya, ini persoalan distribusi. Karena itu, kami menitikberatkan pemantauan pada jalur distribusinya," jelasnya.
Selain memantau harga, Bobby juga meninjau pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah yang digelar di Pasar Sukaramai. Dalam program tersebut, masyarakat dapat membeli ayam ras beku seharga Rp40.000 per kilogram, beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Rp58.000 per 5 kilogram, serta Minyakita Rp31.000 untuk kemasan 2 liter. Pembayaran dilakukan secara non-tunai menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).
Bobby menyebut program ini merupakan hasil kolaborasi antara Pemprov Sumut, Bank Indonesia, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan Kepolisian Daerah Sumut untuk menjaga stabilitas harga menjelang hari besar keagamaan.
"Bersama Bank Indonesia, TPID, dan Polda, kami meluncurkan program ini sekaligus melihat efektivitasnya. Program ini memang difokuskan menjelang hari raya dan alhamdulillah sudah berdampak," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, menjelaskan bahwa pelaksanaan Gerakan Pangan Murah berbasis QRIS tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga mendorong peningkatan penggunaan transaksi digital di masyarakat.
Program pengendalian harga dan distribusi pangan ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan pokok, menekan inflasi daerah, serta memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Idulfitri dengan harga yang tetap terjangkau.(jn/**)
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah