RUU Peternakan Disorot, DPR Minta Posisi Integrator Diatur agar Peternak Rakyat Terlindungi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) tengah merumuskan penerapan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam tata kelola sektor pertanian. Sistem berbasis AI tersebut diyakini mampu mendorong modernisasi pertanian sekaligus meningkatkan produksi secara lebih masif dan terukur.
Pembahasan itu mengemuka dalam rapat virtual yang dipimpin Gubernur Sumut Bobby Nasution bersama jajaran DEN dari kediaman pribadinya di Kompleks Tasbih, Medan, Senin (23/2/2026).
Bobby menegaskan bahwa penerapan teknologi AI tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem dan perangkat, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia (SDM), termasuk petani dan penyuluh pertanian.
Baca Juga:
"Perlunya penguatan sistem digital, bukan hanya alat saja, tetapi SDM yang menggunakan, kemudian dukungan kebijakan yang tepat," ujar Bobby.
Menurutnya, semakin baik kemampuan pengguna dalam mengoperasikan dan memasukkan data, semakin akurat pula hasil analisis yang dihasilkan AI. Teknologi ini dinilai mampu memprediksi curah hujan, menentukan waktu tanam dan panen, menganalisis serangan hama beserta penanganannya, hingga memperkirakan hasil produksi.
"Peran AI sangat penting dalam teknologi pertanian. Namun, bila data yang kita input akurat, hasilnya juga akan lebih akurat, baik dalam memprediksi curah hujan, waktu tanam dan panen, maupun analisis hasil produksi," katanya.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan sistem pertanian berbasis AI untuk Sumut pada prinsipnya telah siap diterapkan. Ia menyebut sejumlah investor juga telah menyatakan kesiapan mendukung pengembangan teknologi tersebut.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik