DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Utara meningkat pada 2025. Berdasarkan data Simfoni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus mencapai 1.975, naik dari 1.822 kasus pada 2024. Dari total tersebut, 1.360 korban atau 68,8 persen merupakan anak-anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) Sumut, Dwi Endah Purwanti, menyebut peningkatan ini menjadi alarm serius bagi semua pihak, terutama orangtua.
"Total korban anak perempuan 905 orang dan anak laki-laki 455 orang. Angka ini menunjukkan anak-anak masih menjadi kelompok paling rentan," ujar Dwi, Rabu (11/2/2026).
Baca Juga:Ia menambahkan, bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual sebanyak 775 kasus, disusul kekerasan fisik 643 kasus dan kekerasan psikis 488 kasus. Kasus lainnya meliputi penelantaran, perdagangan orang, dan eksploitasi.
Wilayah dengan angka tertinggi tercatat di Gunungsitoli (213 kasus), Medan (197 kasus), dan Asahan (174 kasus). Sebaran tersebut menandakan kekerasan terjadi di berbagai wilayah, tidak terbatas pada kota besar.
Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi perhatian adalah child grooming. Menurut Dwi, praktik ini merupakan strategi manipulatif yang dilakukan pelaku untuk mendapatkan kepercayaan anak sebelum melakukan eksploitasi seksual.
"Child grooming dilakukan secara bertahap. Pelaku membangun hubungan emosional hingga korban merasa bergantung dan kehilangan kepercayaan kepada orangtuanya," jelasnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik