JELAJAHNEWS.ID -Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi secara resmi melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2026, Jumat (6/2/2026). Kegiatan ini menjadi langkah awal penguatan integritas dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Lapas Bagansiapiapi.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut dilaksanakan di Lapangan Lapas Bagansiapiapi dan diikuti oleh seluruh pejabat struktural serta seluruh petugas. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk keseriusan jajaran Lapas Bagansiapiapi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Melalui penandatanganan ini, seluruh petugas menyatakan komitmen untuk mendukung pembangunan Zona Integritas secara menyeluruh. Upaya tersebut diarahkan pada pencegahan praktik korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan pemasyarakatan.
Baca Juga:Kepala Lapas Bagansiapiapi menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas atau kegiatan seremonial semata. Menurutnya, komitmen yang telah ditandatangani harus diwujudkan dalam bentuk nyata melalui sikap, perilaku, dan kinerja petugas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
"Komitmen ini bukan hanya di atas kertas. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh petugas," tegasnya.
Lebih lanjut, Kalapas menekankan bahwa salah satu poin utama dalam pembangunan Zona Integritas adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh petugas untuk menjadikan pelayanan kepada masyarakat sebagai prioritas utama, dengan tetap berpedoman pada aturan dan standar operasional prosedur yang berlaku.
"Poin pentingnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Berikan pelayanan terbaik dan utamakan pelayanan terlebih dahulu," ujar Kalapas menutup amanatnya.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik