Pemprov Sumut Anggarkan Rp1,9 Triliun untuk Infrastruktur 2026, Fokus Jalan, SDA, dan Antisipasi Bencana

JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026. Anggaran tersebut difokuskan pada peningkatan kualitas jalan dan jembatan, pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kesiapsiagaan terhadap bencana alam.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut), Rizal Hasibuan, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Lobby Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (28/1/2026).

"Pagu indikatif terhadap rencana pembangunan infrastruktur tahun 2026 sebesar Rp1,9 triliun," ujar Rizal.

Baca Juga:

• Kerugian Konsumen Capai Rp1 Triliun, DPR Minta Pemerintah Segera Bentuk Satgas Perlindungan Digital

Rizal menjelaskan, anggaran tersebut dialokasikan ke berbagai program prioritas. Untuk Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di bidang kebinamargaan atau pembangunan jalan dan jembatan, Pemprov Sumut menganggarkan dana sebesar Rp690 miliar. Sementara itu, Proyek Strategis Daerah (PSD) bidang kebinamargaan mendapatkan alokasi Rp356 miliar.

Di sektor sumber daya air, pemerintah daerah menyiapkan anggaran Rp258 miliar untuk PHTC dan Rp57 miliar untuk PSD. Anggaran ini diarahkan untuk mendukung pengendalian banjir, perbaikan irigasi, serta pengelolaan air yang berkelanjutan.

Rizal menambahkan, kebijakan pembangunan tersebut sejalan dengan program unggulan Gubernur Sumut Bobby Nasution, yakni Program Hasil Terbaik Cepat Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI), yang menekankan pembangunan infrastruktur secara terpadu dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Selain pembangunan fisik, Pemprov Sumut juga mengalokasikan dana khusus untuk penanganan pascabencana. Pada bidang kebinamargaan, anggaran yang disiapkan mencapai Rp151 miliar, sedangkan untuk bidang sumber daya air dialokasikan Rp59 miliar. Dana ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana seperti banjir dan tanah longsor.