33 DPW Partai Berkarya Dikabarkan Mundur Massal, Siap Deklarasikan Partai Baru
Partai Berkarya tengah dilanda krisis internal serius setelah sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 38 DPW seIndonesia
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan longsor agar segera merampungkan dua dokumen utama sebagai syarat percepatan pemulihan pascabencana. Kedua dokumen tersebut adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data penerima bantuan berbasis By Name By Address (BNBA).
Dokumen R3P dan BNBA menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Bantuan yang dimaksud meliputi dana tunggu hunian (DTH), stimulus pemulihan ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah tangga, serta sejumlah bantuan pendukung lainnya.
Bobby Nasution mengungkapkan, hingga akhir Januari 2026 masih terdapat dua daerah di Sumatera Utara yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen R3P. Kondisi ini dinilai dapat menghambat proses penyaluran bantuan dan memperlambat pemulihan kehidupan masyarakat.
Baca Juga:"Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat nyaman beribadah. Kemudian Idulfitri, kita tidak mau masyarakat kita masih dalam situasi bencana saat Hari Raya," ujar Bobby Nasution saat memberikan arahan di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menekankan bahwa kecepatan penyusunan dokumen harus tetap diimbangi dengan ketepatan dan validitas data. Oleh karena itu, Bobby meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai unsur terkait.
Menurutnya, kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta Kejaksaan sangat diperlukan guna memastikan data yang disusun benar secara administratif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Setelah itu, data juga harus melalui tahapan verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Berkolaborasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan Kejaksaan agar data tersebut valid dan benar secara administrasi. Kemudian nanti dilanjutkan verifikasi BPS. Karena itu, kita perlu kerja lebih cepat," kata Bobby.
Gubernur berharap percepatan penyusunan dokumen R3P dan BNBA dapat memperlancar proses penyaluran bantuan dari pemerintah pusat sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera bangkit. Selain pemulihan fisik, bantuan tersebut diharapkan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan sosial warga, khususnya menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.
Partai Berkarya tengah dilanda krisis internal serius setelah sebanyak 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari total 38 DPW seIndonesia
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan longsor agar segera
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menerima kunjungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meresmikan pembukaan rute penerbangan baru yang menghubungkan Bandar Udara Dr. Ferdinand
Daerah
Insiden meninggalnya seorang pengemudi mobil saat terjebak kemacetan akibat genangan air di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis
Daerah
Kontribusi dividen Bank Kaltimtara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur dinilai menjadi salah sa
Politik
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya integrasi menyeluruh antara Kawasan Industri Medan
Daerah
Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail
Daerah
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bagansiapiapi menggelar peringatan Isra Mi&rsquoraj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah, Rabu (21/1/2026).
Daerah
Anggota Komisi II DPR RI Fauzan Khalid mendesak pemerintah pusat untuk menetapkan tenggat waktu yang tegas dalam proses rehabilitasi
Politik