Bobby Nasution Desak Daerah Tuntaskan Dokumen Pascabencana Demi Percepatan Bantuan

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan longsor agar segera merampungkan dua dokumen utama sebagai syarat percepatan pemulihan pascabencana. Kedua dokumen tersebut adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data penerima bantuan berbasis By Name By Address (BNBA).

Dokumen R3P dan BNBA menjadi acuan penting bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan kepada masyarakat terdampak bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Bantuan yang dimaksud meliputi dana tunggu hunian (DTH), stimulus pemulihan ekonomi, pembangunan hunian tetap (huntap), bantuan mebeler rumah tangga, serta sejumlah bantuan pendukung lainnya.

Bobby Nasution mengungkapkan, hingga akhir Januari 2026 masih terdapat dua daerah di Sumatera Utara yang belum menyelesaikan penyusunan dokumen R3P. Kondisi ini dinilai dapat menghambat proses penyaluran bantuan dan memperlambat pemulihan kehidupan masyarakat.

Baca Juga:

• Perkuat Daya Saing Industri, Bobby Nasution Dorong Integrasi KIM, KEK Sei Mangkei, hingga Pelabuhan

"Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat nyaman beribadah. Kemudian Idulfitri, kita tidak mau masyarakat kita masih dalam situasi bencana saat Hari Raya," ujar Bobby Nasution saat memberikan arahan di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia menekankan bahwa kecepatan penyusunan dokumen harus tetap diimbangi dengan ketepatan dan validitas data. Oleh karena itu, Bobby meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan berbagai unsur terkait.

Menurutnya, kolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), TNI, Polri, serta Kejaksaan sangat diperlukan guna memastikan data yang disusun benar secara administratif dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Setelah itu, data juga harus melalui tahapan verifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

"Berkolaborasi dengan Forkopimda, TNI, Polri, dan Kejaksaan agar data tersebut valid dan benar secara administrasi. Kemudian nanti dilanjutkan verifikasi BPS. Karena itu, kita perlu kerja lebih cepat," kata Bobby.