JELAJAHNEWS.ID -Sekitar 200 taruna angkatan laut dari 46 negara dijadwalkan akan singgah di Sumatera Utara dalam rangkaian kegiatan ASEAN Plus Cadet Sail (APCS) 2026. Momentum internasional ini dipandang sebagai peluang besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata, dan produk UMKM Sumut kepada dunia.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyatakan kesiapan dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan APCS 2026, khususnya saat para taruna berlabuh di Dermaga Belawan pada 5–8 April 2026. Dukungan tersebut ditegaskan oleh Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap dalam pertemuan bersama panitia pelaksana kegiatan di Kantor Gubernur Sumut, Kamis (22/1/2026).
Sulaiman menilai kehadiran taruna dari berbagai benua merupakan kesempatan strategis untuk menampilkan wajah Sumatera Utara yang ramah, kaya budaya, dan memiliki potensi wisata yang beragam.
"Ini bukan sekadar kegiatan militer, tetapi juga ajang diplomasi budaya. Para taruna akan melihat langsung warisan sejarah seperti Istana Maimon dan Tjong A Fie, serta merasakan suasana Kota Medan," ujarnya.
APCS merupakan program kerja sama internasional yang digagas TNI AL untuk mempererat hubungan antar-calon perwira muda angkatan laut. Kegiatan ini akan berlangsung selama 24 Maret hingga 16 April 2026, dengan menggunakan KRI Bima Suci sebagai sarana pelayaran.
Rangkaian perjalanan dimulai dari Surabaya, dilanjutkan ke Jakarta, kemudian menuju Belawan, Sumatera Utara, sebelum berlayar ke Kolombia. Selama singgah di Sumut, para taruna akan mengikuti berbagai agenda budaya, termasuk pertunjukan seni tradisional, culture visit, serta jamuan kuliner khas daerah.
Pemprov Sumut bersama Pemerintah Kota Medan berencana melibatkan pelaku seni dan UMKM lokal agar manfaat kegiatan ini dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Produk unggulan daerah akan ditampilkan dalam berbagai acara resmi, termasuk deck reception di atas kapal.
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan pihaknya akan memanggil jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo, Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Politik