Komisi III Akan Terus Kawal Kasus Kematian Mantan Istri Polisi di Medan
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menerima tanda kehormatan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas kontribusinya dalam meningkatkan produksi pangan daerah. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden pada acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional yang digelar di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).
Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap keberhasilan Sumatera Utara mencatat surplus produksi padi dan jagung sepanjang tahun 2025. Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara tersebut, produksi padi Sumatera Utara mencapai 2,75 juta ton gabah kering giling (GKG), sementara produksi jagung tercatat sebesar 1,2 juta ton. Capaian ini dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan salah satu pilar utama kedaulatan bangsa. Menurutnya, sebuah negara tidak dapat disebut merdeka apabila kebutuhan pangan rakyatnya masih bergantung pada negara lain.
Baca Juga:"Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau makan, pangan tergantung bangsa lain," ujar Presiden di hadapan para kepala daerah, petani, dan tamu undangan.
Presiden juga mengungkapkan bahwa pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia terkait ketahanan pangan. Pada masa pandemi, banyak negara produsen beras menahan ekspor untuk memenuhi kebutuhan domestik masing-masing, sehingga Indonesia menghadapi risiko keterbatasan pasokan.
"Begitu ada Covid, negara yang punya beras tidak mau jual ke kita. Pandemi itu membuka mata, menjadi peringatan bagi bangsa Indonesia agar tidak lengah dan tidak tergantung bangsa lain, apalagi untuk urusan makan," kata Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menilai ketergantungan impor pangan tidak sejalan dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia. Dengan wilayah yang luas, tanah yang subur, serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri.
"Tidak masuk di akal saya bagaimana negara yang begitu besar, yang diberi karunia bumi yang luas dan tanah yang subur, tetapi masih tergantung pada impor pangan," ujarnya.
Pemerintah pusat berharap capaian Sumatera Utara dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengembangkan sektor pertanian berkelanjutan. Ke depan, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik