Secara jangka panjang, Ombudsman mencatat tren peningkatan laporan sejak 2020 hingga 2025, dengan rata-rata kenaikan 73 laporan setiap tahun. Tren ini menunjukkan pentingnya upaya pencegahan maladministrasi secara sistematis.
Ombudsman Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian laporan dengan mengedepankan keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Saran perbaikan rutin diberikan kepada instansi terlapor sebagai langkah pembenahan berkelanjutan.
Ke depan, Ombudsman berharap adanya komitmen kuat dari pimpinan instansi pelayanan publik untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dengan dukungan masyarakat yang aktif dan responsivitas penyelenggara layanan, kualitas pelayanan publik di Sumatera Utara diharapkan dapat semakin meningkat.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik