JELAJAHNEWS.ID -Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik di Sumatera Utara terus meningkat. Hal ini tercermin dari data Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara (Ombudsman Sumut) yang mencatat 769 pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025.
Dari ratusan aduan tersebut, Ombudsman Sumut menindaklanjuti 412 laporan resmi, sedangkan 357 aduan lainnya tidak diregistrasi karena masuk kategori non-laporan. Mayoritas laporan yang ditangani berkaitan dengan dugaan maladministrasi pada sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Kepala Perwakilan Ombudsman Sumut, Herdensi, menyebutkan bahwa peningkatan jumlah pengaduan merupakan sinyal positif bagi penguatan demokrasi pelayanan publik.
"Kesadaran masyarakat semakin tinggi. Mereka tidak lagi pasif, tetapi berani melapor ketika haknya tidak terpenuhi," ujarnya.
Namun, ia mengakui bahwa peningkatan laporan juga menandakan masih lemahnya tata kelola di sejumlah instansi. Data Ombudsman menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan menjadi instansi paling banyak dilaporkan, dengan 43 laporan sepanjang 2025. Aduan tersebut didominasi masalah keterlambatan penerbitan sertifikat dan konflik penguasaan lahan.
Dalam catatan Ombudsman Sumut, terdapat kasus penundaan berlarut yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Utara dalam mengeksekusi putusan PTUN terkait pembatalan SHM. Kasus serupa juga terjadi di Humbang Hasundutan, di mana proses penerbitan sertifikat tidak berjalan meskipun kewajiban administratif, termasuk pembayaran PNBP, telah dipenuhi oleh pelapor.
Selain sektor pertanahan, Ombudsman Sumut menerima cukup banyak aduan di bidang perbankan, terutama terkait pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan klaim asuransi kredit yang tertunda. Sektor kesehatan juga menjadi sorotan, khususnya layanan RSUD yang dinilai belum optimal dari sisi kualitas pelayanan, ketersediaan obat, alat medis, hingga kepastian jaminan asuransi kesehatan.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi Sumatera Utara menanam 1.000 pohon dalam program reboisasi 2026 di sejumlah kawasan resapan air d
Ragam
Kuasa hukum Dr. Ramces Pandiangan, SH, MH, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakuka
Hukum
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
