Bobby Nasution Imbau Perusahaan di Sumut Gunakan Plat BK/BB untuk Optimalkan PAD

JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mengimbau perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah Sumut agar menggunakan kendaraan dengan plat nomor BK atau BB. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB), yang kemudian bisa dimanfaatkan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

"Kalau perusahaan domisilinya di Sumut, tetapi kendaraan operasionalnya masih pakai plat luar, pajaknya tidak masuk ke Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan plat kendaraan sesuai domisili," ujar Bobby, Senin (29/9/2025), usai Rapat Paripurna Persetujuan P-APBD 2025 di DPRD Sumut.

Bobby menilai upaya optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan bermotor semakin mendesak, mengingat dana transfer dari pemerintah pusat mengalami efisiensi. Ia menegaskan, kebijakan serupa juga telah dilakukan di sejumlah provinsi lain, seperti Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. "Jadi ini hal biasa, bukan sesuatu yang baru. Kita di Sumut hanya melakukan hal yang sama, untuk kepentingan bersama," jelasnya.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Fokus Kembangkan Bahorok dan Tangkahan Jadi Destinasi Wisata Unggulan Sumut

Terkait isu yang sempat mencuat di media sosial mengenai pemeriksaan kendaraan berplat luar saat kunjungannya ke Kabupaten Langkat, Bobby menegaskan tidak ada razia ataupun penindakan. Ia menjelaskan, saat itu dirinya hanya menghentikan tiga truk untuk memeriksa tonase, karena kondisi jalan provinsi di Langkat mengalami kerusakan.

"Tiga kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya berplat luar Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada razia atau penilangan," katanya.

Bobby kembali menekankan bahwa kebijakan ini murni untuk kepentingan masyarakat Sumut. Dengan optimalisasi PAD melalui pajak kendaraan operasional perusahaan, pemerintah provinsi dapat lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, serta meningkatkan pelayanan publik.

"Sekali lagi, tidak ada razia kendaraan berplat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah," tutupnya.