DPR Minta Masyarakat Terbuka dalam Survei Ekonomi BPS
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menegaskan komitmennya meningkatkan layanan publik dan memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini disebut sebagai strategi penting dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sumut, Surya, saat membacakan Nota Jawaban Gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut dalam rapat paripurna di Gedung Dewan, Rabu (24/9/2025). Surya hadir bersama Sekdaprov Togap Simangunsong.
Menurut Surya, fokus perubahan APBD diarahkan pada perbaikan tata kelola BUMD agar tidak semata mengejar keuntungan, tetapi juga hadir memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat. "BUMD harus bertransformasi. Tidak cukup berorientasi pada profit, tetapi juga menjadi instrumen pelayanan publik," tegasnya.
Baca Juga:
Ia menambahkan, penguatan kelembagaan, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan standar pelayanan minimal akan menjadi arah kebijakan utama pemerintah daerah dalam mendorong kinerja BUMD.
Di sisi lain, isu reforma agraria turut menjadi perhatian. Pemprov menekankan pentingnya sertifikasi tanah pertanian, terutama bagi lahan masyarakat yang belum memiliki dokumen legal. Surya menjelaskan, inventarisasi telah dilakukan BPKH dan akan diproses sesuai PP Nomor 24 Tahun 2021. "BPN diharapkan bisa memberikan hak kepemilikan kepada rakyat melalui SK Biru, khususnya bagi lahan eks HGU di kawasan hutan," katanya.
Pemprov juga sejalan dengan DPRD mengenai prioritas pelepasan HGU untuk masyarakat kecil yang belum memiliki lahan, sehingga pemanfaatannya bisa langsung dirasakan rakyat.
Selain itu, Surya menyoroti pencapaian Sumut dalam program Universal Health Coverage (UHC). Ia menyampaikan, status "Prioritas" akan resmi diluncurkan akhir bulan ini, sehingga seluruh penduduk Sumut bisa menikmati layanan berobat gratis melalui Probis yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum