Anak Oknum Polisi Diduga Buat Konten Rasis, Komisi III DPR: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai upaya menggerakkan ekonomi masyarakat dari tingkat desa. Program ini diharapkan menjadi salah satu strategi besar dalam meningkatkan kesejahteraan warga.
Wakil Gubernur Sumut Surya menyebut, keberadaan KDMP sangat potensial, namun masih menghadapi sejumlah kendala. "Ada keterbatasan modal, akses pembiayaan, dan sumber daya manusia. Dari 6.100 koperasi yang sudah terbentuk, hanya 202 unit yang benar-benar aktif," ungkapnya saat membuka Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Satgas Provinsi, dan Satgas Kabupaten/Kota KDMP di Aula Raja Inal Siregar, Medan, Kamis (18/9) malam.
Menurut Surya, konsolidasi ini penting untuk mempercepat pengaktifan kembali koperasi yang sudah ada, sekaligus memastikan koperasi baru benar-benar berjalan sesuai tujuan. "Kita ingin koperasi ini hadir bukan sekadar nama, tetapi sebagai instrumen nyata yang membantu ekonomi masyarakat," katanya.
Baca Juga:Sementara itu, Ketua Satgas Nasional KDMP, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa akses pembiayaan bagi koperasi akan segera dibuka. Ia menyebut koperasi dapat mulai mengajukan proposal pinjaman pada pekan depan.
"Proses penyaluran anggaran dari Kementerian Keuangan memang tidak sederhana karena banyak regulasi yang harus dipenuhi. Namun, saya optimistis minggu depan, Senin atau Rabu, koperasi sudah bisa mengajukan proposal," ujarnya.
Dengan adanya dukungan pemerintah pusat maupun daerah, KDMP diharapkan bukan hanya menjadi wadah kelembagaan, tetapi juga motor penggerak ekonomi yang memberdayakan masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.(jns)
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta BPJS Kesehatan terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Daerah