JELAJAHNEWS.ID -Pelantikan Endang Nugrahani Pramono Anung sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) DKI Jakarta sempat menuai perhatian publik dan viral di media sosial. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa jabatan tersebut bersifat sosial dan tidak berhubungan dengan struktur pemerintahan Pemprov DKI.
"Istri saya tidak punya jabatan apa pun di Balai Kota, apalagi disebut staf khusus gubernur, itu tidak benar," kata Pramono di Stasiun MRT Fatmawati, Senin (15/9/2025).
Pramono menjelaskan, pelantikan Bunda PAUD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengamanatkan istri kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk mengemban tugas sebagai pendamping dalam bidang pendidikan anak usia dini.
Baca Juga:Menurutnya, jabatan tersebut sama sekali tidak memberikan keuntungan materi. "Bunda PAUD tidak digaji sepeser pun. Malah kegiatannya lebih banyak bersifat sosial untuk mendukung program pendidikan anak di Jakarta," jelas Pramono.
Ia juga menepis anggapan bahwa sang istri mencampuri pekerjaannya sebagai gubernur. "Istri saya orang rumahan, bahkan tidak punya media sosial. Dari dulu dia tidak pernah ikut campur dalam pekerjaan saya," ujarnya.
Sebagai Bunda PAUD, Endang Nugrahani akan mendukung berbagai kegiatan sosial yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini di Jakarta. Pramono berharap penjelasan ini bisa meluruskan kesalahpahaman publik dan menegaskan bahwa jabatan Bunda PAUD bukanlah posisi struktural di Pemprov.(jn/**)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi