JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) menertibkan angkutan travel yang beroperasi di sepanjang Jalan Sisingamangaraja (SM Raja) dan Jalan Jamin Ginting, Medan, Kamis (21/8/2025). Penertiban dilakukan karena keberadaan angkutan tersebut dinilai melanggar ketenteraman dan ketertiban umum.
Kasatpol PP Sumut, Moettaqien Hasrimi, memimpin langsung penertiban ini. Ia menegaskan kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Sumut Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
"Sesuai arahan Gubernur Sumut, hari ini kita melaksanakan penertiban dan imbauan kepada jasa transportasi di Jalan SM Raja dan Jamin Ginting," ujar Moettaqien.
Baca Juga:Menurutnya, langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan akibat penggunaan bahu jalan oleh angkutan travel. "Penertiban ini untuk mengingatkan pengusaha travel agar menaikkan dan menurunkan penumpang di terminal masing-masing, bukan di bahu jalan," katanya.
Moettaqien menambahkan, kegiatan serupa akan digelar rutin tiga kali seminggu oleh tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP Sumut, Dishub Sumut, dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Kementerian Perhubungan. "Jika imbauan ini tidak diindahkan, kami akan menindak tegas. Paling tidak izin trayek akan dicabut," tegasnya.
Penertiban dimulai sejak pagi dengan menyisir Jalan SM Raja. Petugas menertibkan kendaraan travel yang parkir sembarangan di bahu jalan, sekaligus mengingatkan pengusaha untuk tidak mengangkut maupun menurunkan penumpang di lokasi terlarang.
Selain itu, petugas juga menertibkan angkutan travel ilegal yang tidak memiliki izin resmi dengan mencabut umbul-umbul dan spanduk promosi yang dipasang di sepanjang jalan.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik
Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka. SPI) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi, Perdinan Ginting, membantah informasi mengenai dugaan
Daerah