JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Pusat menargetkan seluruh daerah di Indonesia membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) paling lambat akhir September 2025. Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini tengah mempercepat pembentukan TTIS di 24 kabupaten/kota, meski menghadapi kendala minimnya sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi di bidang persandian dan keamanan informasi.
"SDM kita sangat minim. Untuk ASN di bidang Persandian dan Keamanan Informasi hanya ada 10 orang yang meng-cover 33 kabupaten/kota. Belum ada juga pejabat fungsional sandi. Kondisi ini bukan hanya di provinsi, tetapi juga rata-rata di daerah di Sumut," ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan dan Penguatan TTIS di Medan, Kamis (21/8/2025).
Erwin menjelaskan, selain keterbatasan SDM, tantangan lain adalah kelembagaan persandian yang baru terbentuk sejak 2023, sarana prasarana yang belum memadai, serta alokasi anggaran yang minim. Meski demikian, Pemprov Sumut menargetkan seluruh daerah sudah memiliki TTIS pada awal September 2025.
Baca Juga:"Saat ini, 24 kabupaten/kota sedang berproses membentuk TTIS. SK-nya masih menunggu eksaminasi Biro Hukum Setdaprovsu. Harapannya akhir Agustus atau awal September sudah rampung," jelasnya.
Adapun 24 daerah yang masih berproses antara lain Asahan, Batubara, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, dan Sibolga.
Sementara itu, Kota Medan dan Kabupaten Nias sudah memiliki TTIS yang berjalan. Selain itu, tujuh daerah lain—Deliserdang, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Padangsidimpuan, Tebingtinggi, Pematangsiantar, dan Tanjungbalai—bersama Pemprov Sumut telah lebih dulu membentuk TTIS.
Diskominfo Sumut sebelumnya juga telah mengeluarkan surat koordinasi, mengundang asistensi percepatan, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala BSSN terkait pembentukan TTIS. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara intens melalui narahubung di tiap daerah.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi