DPR-RI Segera Panggil Polda Sumut dan Polrestabes Medan Terkait Kasus WLG
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan dan menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat di wilayah Sumut. Sejumlah program prioritas yang menjadi fokus antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR).
"Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Sumatera Utara. Kepercayaan ini akan saya buktikan melalui kerja nyata dan menjadi kader yang baik," ujar Bobby saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Sabtu (9/8/2025).
Bobby memaparkan bahwa beberapa program Presiden RI Prabowo Subianto telah berjalan di Sumut dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah penetapan harga komoditas gabah kering sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram.
Baca Juga:"Seluruh petani menganggap kebijakan ini luar biasa karena manfaatnya langsung dirasakan di tingkat petani," kata Bobby.
Terkait program MBG, Pemprov Sumut menargetkan pendirian 1.700 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Saat ini, 77 dapur telah beroperasi, dan hingga akhir 2025 ditargetkan mencapai 200 dapur. Bobby menegaskan, pembiayaan pembangunan SPPG akan didukung melalui pendanaan Bank Sumut.
Untuk program KMP, Sumut telah membentuk 6.110 koperasi merah putih di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Bobby, koperasi tersebut telah menggerakkan roda perekonomian dengan omzet mencapai Rp2 miliar.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat juga mulai berkembang di Sumut. Salah satu contoh berada di Kota Padangsidimpuan yang telah memiliki jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Bobby mengajak seluruh kepala daerah yang juga kader Partai Gerindra untuk bersinergi menyukseskan program pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang hadir dalam acara tersebut, mengingatkan seluruh kepala daerah kader Gerindra agar tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat. Tidak boleh euforia, tetap bekerja, dan selalu dekat dengan rakyat," tegas Dasco.
Ia menambahkan, melalui kebijakan yang bermanfaat, masyarakat akan merasakan kehadiran para pemimpin sebagai pembuat kebijakan yang berguna, sekaligus mengenalkan program Presiden yang pro-rakyat.
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, menilai praktik korupsi di Indonesia telah berada pada ti
Politik
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa yang viral di Bali, di mana seorang pria yang diduga
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru&039yat, mengusulkan agar pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) Ketenagakerjaan memasukkan ketentuan meng
Politik