HUT KPR Ke-49, BTN Salurkan 5,7 Juta Rumah Bagi Rakyat Indonesia
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
JELAJAHNEWS.ID -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Muhammad Bobby Afif Nasution, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan dan menyukseskan seluruh program Pemerintah Pusat di wilayah Sumut. Sejumlah program prioritas yang menjadi fokus antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), dan Sekolah Rakyat (SR).
"Partai Gerindra telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin Sumatera Utara. Kepercayaan ini akan saya buktikan melalui kerja nyata dan menjadi kader yang baik," ujar Bobby saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Partai Gerindra Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Sabtu (9/8/2025).
Bobby memaparkan bahwa beberapa program Presiden RI Prabowo Subianto telah berjalan di Sumut dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu kebijakan yang diapresiasi adalah penetapan harga komoditas gabah kering sebesar Rp6.500 per kilogram dan jagung Rp5.500 per kilogram.
Baca Juga:"Seluruh petani menganggap kebijakan ini luar biasa karena manfaatnya langsung dirasakan di tingkat petani," kata Bobby.
Terkait program MBG, Pemprov Sumut menargetkan pendirian 1.700 unit dapur Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG). Saat ini, 77 dapur telah beroperasi, dan hingga akhir 2025 ditargetkan mencapai 200 dapur. Bobby menegaskan, pembiayaan pembangunan SPPG akan didukung melalui pendanaan Bank Sumut.
Untuk program KMP, Sumut telah membentuk 6.110 koperasi merah putih di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Bobby, koperasi tersebut telah menggerakkan roda perekonomian dengan omzet mencapai Rp2 miliar.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat juga mulai berkembang di Sumut. Salah satu contoh berada di Kota Padangsidimpuan yang telah memiliki jenjang pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA/SMK.
Bobby mengajak seluruh kepala daerah yang juga kader Partai Gerindra untuk bersinergi menyukseskan program pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang hadir dalam acara tersebut, mengingatkan seluruh kepala daerah kader Gerindra agar tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.
"Kita harus membuat kebijakan yang bermanfaat. Tidak boleh euforia, tetap bekerja, dan selalu dekat dengan rakyat," tegas Dasco.
Ia menambahkan, melalui kebijakan yang bermanfaat, masyarakat akan merasakan kehadiran para pemimpin sebagai pembuat kebijakan yang berguna, sekaligus mengenalkan program Presiden yang pro-rakyat.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi