JELAJAHNEWS.ID -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus sebesar Rp80 untuk sejumlah moda transportasi publik. Kebijakan ini berlaku selama satu hari penuh, mulai pukul 00.00 hingga 23.59 WIB.Kebijakan tersebut diterapkanmemperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2025.
Tiga moda transportasi utama yang termasuk dalam program tarif khusus ini adalah Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta khusus rute Velodrome–Pegangsaan Dua.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyampaikan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan dengan cara yang inklusif dan ramah lingkungan.
"Tarif Rp80 bukan sekadar bentuk simbolik untuk memperingati kemerdekaan, tetapi juga merupakan ajakan konkret kepada masyarakat untuk merayakan HUT RI secara berkelanjutan, terjangkau, dan berorientasi pada kepentingan publik," ujarnya pada Sabtu (2/8).
Ia menambahkan, program ini juga diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat budaya menggunakan transportasi umum di Jakarta. Selain merayakan momen bersejarah, Pemprov DKI ingin menjadikan kebijakan ini bagian dari kampanye jangka panjang untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik di Ibu Kota.
"Dengan adanya tarif khusus ini, kami berharap HUT RI ke-80 tidak hanya dirayakan dengan semangat nasionalisme, tetapi juga dengan menunjukkan komitmen bersama terhadap sistem transportasi publik yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan," jelas Syafrin.
Adapun layanan transportasi yang sejak awal sudah memiliki tarif nol rupiah, seperti Mikrotrans, Transjakarta Cares, dan layanan sosial lainnya, akan tetap beroperasi seperti biasa tanpa perubahan.
Pemprov DKI Jakarta juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan ini dengan tertib dan bijaksana, demi menjaga kenyamanan dan kelancaran layanan transportasi publik selama perayaan berlangsung.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan tertib, serta menjaga kenyamanan dan keamanan bersama saat menggunakan transportasi publik," tutup Syafrin.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
