JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk menjaga profesionalisme dalam proses penunjukan jajaran direksi di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia menekankan bahwa seluruh keputusan dilakukan secara objektif dan berdasarkan kompetensi.
"Itu sudah saya buktikan saat menunjuk jajaran direksi Bank Jakarta. Mereka adalah orang-orang profesional di bidangnya," ujar Pramono di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7/2025).
Pernyataan ini disampaikannya sebagai respons atas kritik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyoroti banyaknya BUMD di Indonesia merugi akibat direksi diisi oleh "orang titipan" atau pihak yang tidak kompeten.
Baca Juga:"Mudah-mudahan Pak Mendagri sering-sering menyampaikan hal seperti itu. Supaya saya bisa mengelola Jakarta tanpa adanya titipan," tambah Pramono.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen direksi, khususnya di Bank Jakarta, dilakukan secara tertutup dari segala bentuk intervensi atau kepentingan pribadi pihak luar. Menurutnya, hal ini menjadi bukti nyata bahwa Pemprov DKI menjunjung tinggi prinsip meritokrasi dalam pengelolaan BUMD.
"Saya tidak membuka ruang untuk titipan siapa pun dalam penunjukan direksi. Karena yang menjalankan operasional perusahaan adalah mereka," jelas Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan perbedaan peran antara jajaran direksi dan komisaris dalam struktur BUMD. Direksi bertanggung jawab atas operasional dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, sementara komisaris berperan dalam fungsi pengawasan.
"Komisaris itu tugasnya mengawasi. Tapi yang menjalankan operasional adalah direksi. Jadi yang terpenting, posisi strategis itu harus diisi oleh orang yang benar-benar kompeten," tegasnya.
Dengan penekanan pada profesionalisme dan integritas, Pramono berharap pengelolaan BUMD di Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menghindari praktik nepotisme dan memperkuat tata kelola perusahaan yang baik.
Hunian modern tak harus kehilangan identitas lokal. Di tengah perubahan gaya hidup dan pesatnya perkembangan properti, rumah dituntut semaki
Ekonomi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memperluas ekosistem layanan perbankan digital melalui kolaborasi dengan berbagai sektor.
Ekonomi
Kepala Satuan Pengawas Intern (SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, S.H., membantah informasi yang beredar di platform TikTok terkait
Peristiwa
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan mekanisme perampasan aset melalui jalur in rem tetap dapat berjalan meskipun proses
Politik
Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Dudi Purwagandhi, menyatakan dukungannya terhadap program pembinaan dan pengembangan olahraga tinju
Olahraga
Pemerhati politik Zainuddin Lubis mengecam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama petinggi
Politik
Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirtanadi berhasil meraih juara pertama dalam lomba konten video badan usaha pada rangkaian kegiatan Satya
Ekonomi
Komisi III DPR RI menegaskan bahwa aset pelaku tindak pidana kejahatan di sektor keuangan harus dapat dirampas dan dikembalikan kepada korba
Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendorong percepatan pembahasan revisi UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Milite
Politik
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera menetapkan target waktu serta indikator keberhasilan yan
Politik