DPR Dukung Sidak Ombudsman di Lapas Cibinong, Soroti Dugaan ‘Klaster Mewah’
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
JELAJAHNEWS.ID -Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya kembali merealisasikan komitmennya dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan di Provinsi DKI Jakarta dengan mendatangkan 750 ekor sapi impor dari Australia pada pertengahan Juli 2025.
Kedatangan ratusan sapi ini merupakan bagian dari tahap kedua program pengadaan 5.000 ekor sapi impor yang ditargetkan terpenuhi sepanjang tahun 2025. Saat ini, total 1.250 ekor sapi impor telah berada di kandang penggemukan Dharma Jaya di Serang, Banten.
Direktur Utama Perumda Dharma Jaya, Raditya Endra Budiman, menjelaskan bahwa pada tahap pertama, sebanyak 500 ekor sapi telah lebih dulu tiba di kandang tersebut sejak awal Mei 2025. Setelah melalui proses penggemukan selama tiga bulan, seluruh sapi tahap pertama yang terdiri dari jenis feeder steer dan bull telah berhasil dijual.
"Proses penggemukan tahap kedua akan berlangsung selama tiga hingga empat bulan, sama seperti sebelumnya. Setelah itu, sapi akan dijual dalam bentuk sapi hidup," ujar Raditya, Kamis (24/7).
Raditya merinci, dari 750 ekor sapi impor tahap kedua, sebanyak 711 ekor merupakan jenis feeder steer dan bull, sementara 39 ekor lainnya adalah jenis productive heifer. Sapi feeder akan digemukkan untuk dijual sebagai sapi potong, sedangkan productive heifer akan dikembangkan untuk mendukung program budi daya sapi lokal.
"Sapi betina jenis productive heifer akan kami kembangkan hingga empat kali masa produktifnya. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam meningkatkan populasi sapi lokal," tambahnya.
Raditya menyebutkan, permintaan terhadap sapi impor cukup tinggi. Semua sapi tahap pertama telah habis terjual, sementara sapi tahap kedua juga sudah mulai dipesan, meskipun masih dalam masa penggemukan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik