JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana kenaikan dana operasional untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang akan mulai diberlakukan pada Oktober 2025. Pada tahap awal, kenaikan dilakukan sebesar 25 persen dan akan direalisasikan secara bertahap.
"Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pramono menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui proses regulasi dan penandatanganan dokumen yang diperlukan. Ia menyampaikan bahwa meskipun kenaikan awal ini baru 25 persen, dampaknya terhadap beban anggaran cukup besar mengingat jumlah RT dan RW di wilayah ibu kota yang sangat banyak.
Baca Juga:"Jadi kenaikannya secara bertahap. Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," ujarnya menegaskan.
Gubernur juga menyatakan komitmennya dalam memenuhi janji untuk meningkatkan kesejahteraan para pengurus RT dan RW, yang dinilai memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat di tingkat paling bawah.
"Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan," ucap Pramono.
Ia menambahkan bahwa kenaikan dana operasional ini tidak berhenti pada tahap awal saja, melainkan akan terus dilanjutkan secara bertahap pada periode berikutnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6 persen secara tahunan (yearonyear/yoy)
Ekonomi
Perlindungan terhadap peternak rakyat menjadi sorotan dalam pembahasan revisi UndangUndang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di DPR RI
Politik
Pembahasan Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia di DPR RI memunculkan kekhawatiran terkait potensi resistensi dari peme
Politik
Umat Paroki Aek Nabara hingga kini masih menunggu kepastian terkait pengembalian dana gereja senilai sekitar Rp28 miliar yang diduga hilang
Hukum
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai wacana pelarangan rokok elektrik atau vape perlu dikaji secara serius sebagai langkah
Ragam
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riady menyatakan bahwa keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa dalam perkara
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Mangihut Sinaga, menyoroti kondisi peredaran narkotika yang kian mengkhawatirkan, khususnya di daerah
Hukum
Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat perdana, di Teladan Cafe, Medan,
Ragam
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menjatuhkan sanksi tegas kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari)
Politik
Komisi III DPR RI meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara yang melibat
Politik