JELAJAHNEWS.ID -Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan rencana kenaikan dana operasional untuk pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang akan mulai diberlakukan pada Oktober 2025. Pada tahap awal, kenaikan dilakukan sebesar 25 persen dan akan direalisasikan secara bertahap.
"Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Pramono menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui proses regulasi dan penandatanganan dokumen yang diperlukan. Ia menyampaikan bahwa meskipun kenaikan awal ini baru 25 persen, dampaknya terhadap beban anggaran cukup besar mengingat jumlah RT dan RW di wilayah ibu kota yang sangat banyak.
Baca Juga:"Jadi kenaikannya secara bertahap. Untuk Oktober ini kami naikkan 25 persen," ujarnya menegaskan.
Gubernur juga menyatakan komitmennya dalam memenuhi janji untuk meningkatkan kesejahteraan para pengurus RT dan RW, yang dinilai memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat di tingkat paling bawah.
"Tetapi saya selalu orang yang konsisten dengan apa yang saya janjikan," ucap Pramono.
Ia menambahkan bahwa kenaikan dana operasional ini tidak berhenti pada tahap awal saja, melainkan akan terus dilanjutkan secara bertahap pada periode berikutnya.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) merayakan Hari Ulang Tahun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) ke49, Rabu (10/12/2025). Hingga 8 Desem
Ekonomi
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengungkapkan bahwa DPR tengah mempersiapkan revisi UndangUndang tentang Sistem
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyatakan optimisme terhadap peningkatan daya saing industri pertahanan nasional, khususnya
Politik
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta terbatasnya akses
Politik
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa rencana pembatasan event lari yang ramai dibicarakan beberapa hari terakhir bukan
Olahraga
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penetapan status darurat&mdashbaik darurat nasional maupun darurat daerah
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, menekankan bahwa banyaknya aduan publik terkait kebijakan kewarganegaraan dan perkawinan campur harus
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang mulai dirasakan
Daerah
KAI Logistik melalui layanan KALOG Pro, khususnya pada segmen Project Logistic, tengah menangani relokasi terencana berupa pemindahan dan pe
Ekonomi
Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Eka Widodo, mengungkapkan bahwa salah satu alasan Pemerintah Pusat memangkas angg
Ekonomi