Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin usai mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/3).
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan senantiasa mengikuti arahan Wapres, kita pun berkomitmen melakukan berbagai upaya penanganan stunting,” ujar Hassanudin.
Pada tahun 2024, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp370 miliar untuk penanganan stunting. Sedangkan untuk tahun 2023, telah terealisasi dana penurunan stunting di Sumut, di antara lain Rp39 miliar dana DAK fisik penurunan stunting, dan DAK non fisik sebesar Rp184 miliar, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp 92 miliar.
Adapun berbagai program yang dijalankan di Sumut, antara lain penguatan kelembagaan seperti penguatan peran Posyandu dan koordinasi lintas sektor. Kemudian memperkuat intervensi gizi spesifik seperti mendistribusikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, penambah daya tahan tubuh pada ibu hamil dan balita.
Selain itu, telah dibentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten/kota, pendampingan tim pendamping keluarga yang saat ini telah mencapai 98%. Telah dibentuk tim audit kasus stunting, serta dilakukan rembuk stunting baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting Sumut berada pada angka 21,1%. Hassanudin mengatakan pada tahun 2023, prevalensi Sumut ditargetkan turun menjadi 18,55%.
“Tahun 2023 target penurunan stunting (Sumut) di angka 18,55 persen dan seterusnya di tahun 2024 ini menjadi 14,92% optimis dapat kami capai tentunya dengan dukungan serta sinergi semua pihak,” kata Hassanudin.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menyampaikan berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting nasional hanya turun 0,1% dari 21,6 menjadi 21,5%. “Ini menjadi perhatian. Artinya angka ini tidak seusai target penurunan,” kata Wapres.(jn/**)
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke121 Perumda Tirtanadi Sumatera Utara berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan di Kantor Pusat, J
Daerah
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, saat menghadiri Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026 resmi berak
Ekonomi
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menyampaikan keprihatinan atas munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan pada penerima manfaat Pr
Politik
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri meminta Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengapresiasi langkah Bank Sumut dalam mempermudah akses Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Ekonomi
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengembangan tr
Daerah