Pemerintah Diminta Lebih Serius Perangi Kejahatan Transnasional
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Sumut Hassanudin usai mengikuti rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang dipimpin Wakil Presiden Ma’ruf Amin, di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/3).
“Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan senantiasa mengikuti arahan Wapres, kita pun berkomitmen melakukan berbagai upaya penanganan stunting,” ujar Hassanudin.
Pada tahun 2024, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp370 miliar untuk penanganan stunting. Sedangkan untuk tahun 2023, telah terealisasi dana penurunan stunting di Sumut, di antara lain Rp39 miliar dana DAK fisik penurunan stunting, dan DAK non fisik sebesar Rp184 miliar, serta Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Rp 92 miliar.
Adapun berbagai program yang dijalankan di Sumut, antara lain penguatan kelembagaan seperti penguatan peran Posyandu dan koordinasi lintas sektor. Kemudian memperkuat intervensi gizi spesifik seperti mendistribusikan tablet tambah darah pada ibu hamil dan remaja putri, penambah daya tahan tubuh pada ibu hamil dan balita.
Selain itu, telah dibentuk Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) di 31 kabupaten/kota, pendampingan tim pendamping keluarga yang saat ini telah mencapai 98%. Telah dibentuk tim audit kasus stunting, serta dilakukan rembuk stunting baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka prevalensi stunting Sumut berada pada angka 21,1%. Hassanudin mengatakan pada tahun 2023, prevalensi Sumut ditargetkan turun menjadi 18,55%.
“Tahun 2023 target penurunan stunting (Sumut) di angka 18,55 persen dan seterusnya di tahun 2024 ini menjadi 14,92% optimis dapat kami capai tentunya dengan dukungan serta sinergi semua pihak,” kata Hassanudin.
Sementara itu, Wapres RI Ma’ruf Amin menyampaikan berdasarkan hasil survei kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting nasional hanya turun 0,1% dari 21,6 menjadi 21,5%. “Ini menjadi perhatian. Artinya angka ini tidak seusai target penurunan,” kata Wapres.(jn/**)
Anggota Komisi XIII DPR RI Meity Rahmatia meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terkoordinasi untuk memberantas sindikat kejahatan
Politik
Komisi X DPR RI mengimbau masyarakat agar tidak ragu memberikan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan survei ekonomi
Politik
Panitia Kerja (Panja) Rancangan UndangUndang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melanjutkan
Politik
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik