"Para tour guide ini adalah pahlawan devisa. Mereka ujung tombak pariwisata yang langsung berinteraksi dengan wisatawan," kata Syah Afandin.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bahorok, Ambrin, menyampaikan sejumlah usulan. Ia menekankan pentingnya perbaikan akses jalan, pembangunan irigasi, dan pemanfaatan bendungan sebagai destinasi tambahan.
"Selain itu, kami mengusulkan pembangunan Tugu Orangutan sebagai ikon Bukit Lawang, penyediaan klinik hewan, serta penempatan unit pemadam kebakaran hutan (BPBD) secara permanen," ujar Ambrin.
Ia juga mendorong pembangunan sanggar seni sebagai ruang pertunjukan sekaligus pelestarian budaya lokal. Menurutnya, Bahorok saat ini memiliki sekitar 300 pemandu wisata aktif, dengan daya tarik utama berupa keberadaan orangutan dan keindahan alam Leuser yang masih terjaga.
Status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Rasyid Ridho alias Cek Rasyid dalam perkara penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal
Hukum
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang kebal hukum dalam kasus dugaan tindakan rasis,
Politik
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I Sumatera Utara, Prof. H. Saiful Anwar Matondang, membenarkan dirinya dipanggil
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tiga penandatanganan nota kes
Ekonomi
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengunjungi Kantor PT Antar Lintas Sumatera (ALS) di Jalan Sisingamangaraja
Daerah
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memastikan kesiapan fasilitas terbaik untuk penyelenggaraan Piala AFF U19 2026
Daerah
Komisi XI DPR RI meminta pemerintah lebih transparan dalam menyampaikan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada masyara
Politik
Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mengecam keras dugaan kejahatan seksual yang dilakukan oknum pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pati
Hukum
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai kehadiran Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru telah mengakomodasi berbagai
Politik
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyalurkan dana sebesar Rp443 miliar kepada 33 kabupaten/kota melalui skema bagi hasil p
Daerah