oleh

Sikapi Penolakan UU Ciptaker, Pemprovsu Akan Bentuk Pokja

JELAJAHNEWS.ID, MEDAN – Menyikapi soal penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilakukan oleh kaum buruh seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi pun mengundang seluruh elemen serikat buruh yang ada di Sumut untuk duduk bersama membahas hal tersebut.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Pendopo rumah dinas Gubernur pada Senin (12/10/2020), di sepakati bersama untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker). Dimana komposisi Pokja itu terdiri dari akademisi, kalangan hukum, tokoh-tokoh buruh dan Forkopimda Sumut.

Turut hadir pada pertemuan itu, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah (Ijeck),  Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin, dan Pangdam I/BB, Mayjen TNI Irwansyah, Wakil Ketua DPRD Sumut, Rahmadsyah Sibarani, Sekdaprov Sumut, R. Sabrina, dan unsur Forkopimda Sumut lainnya, termasuk Plt.Kadis Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar, dan sejumlah pimpinan OPD lainnya.

Gubsu, Edy Rahmayadi yang diwawancara usai pertemuan mengatakan, nantinya pokja itu akan mengkaji dan membahas apa-apa saja yang terbaik di Sumut khususnya dan pada umumya Indonesia. Oleh karenanya, jelasnya, draf final UU Ciptaker itu akan sama-sama dicari oleh Pemprovsu maupun buruh.

“Yang pertama kita akan mencari data yang benar, data yang ada korp-nya. DPR RI yang sudah mengetok, sehingga itu akan kita bahas. Kita usahakan, masing-masing kita cari. Dari pihak bapak-bapak dari buruh juga mencari, dari pemerintahan juga mencari. Kalau itu belum dapat, mau apapun kita persoalkan, sumbernya belum ada. Datanya belum ada, nantinya percuma itu semua,” kata Edy.

Lalu ditanya padanya, terkait penerusan surat penolakan Omnibus Law UU Ciptaker usulan buruh kepada Presiden RI, Joko Widodo yang dilakukan sejumlah Gubernur di Indonesia, Edy pun dengan tegas mengatakan bahwa dirinya tidak akan mengikuti langkah yang sama.

“Ini bukan soal ikut-ikutan, tapi bagaimana kita melindungi rakyat kita. Karena ini Sumatra Utara, bukan Jawa Barat, Jawa Barat lain sama Sumatra Utara. Bahasanya aja udah beda,” katanya yang turut di dampingi Wagubsu. (IP)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

News Feed