JAKARTA – Program penyaluran uang tunai bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan segera direalisasi oleh Pemerintah. Adapun, jumlah anggaran program yang merupakan percepatan program PEN ini mencapai Rp.2,8 triliun.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus berpendapat, pemberian bantuan pendanaan atau modal kerja kepada pelaku UMKM dari pemerintah dirasa belum cukup. Sebab menurutnya, para pelaku usaha harus juga diberikan kepastian pasar setelah melakukan produksi dan strategi produksi.
“Kedepan soal kepastian pasar, setelah mereka produksi mereka tidak bingung lagi mencari pasar. Kemudian, dalam hal strategi produksi juga harus memilah-milah kira-kira produk apa yang saat ini permintaannya sedang tinggi di pasaran, tentu perlu ada penyesuaian,” ujar Heri dalam acara Market Review IDX Channel, belum lama ini.
Terkait perlunya dua hal tersebut, Heri pun menilai bahwa hal itu harus dipikirkan. Karena jika UMKM memproduksi barang-barang di saat pandemi tidak terlalu banyak permintaannya, tentu pelaku UMKM akan mendapatkan dampak yang negatif. Oleh karenanya, perlu ada penyesuaian dan inovasi dari masing-masing UMKM terkait produk yang akan mereka buat. Khususnya produk-produk yang saat ini permintaannya sangat tinggi di masa pandemi.
“Tentu ini perlu adanya pendampingan, panduan, sampai ke akses pasar. Kalau modal kerja mungkin yang kesekian,” ucapnya.
Selain itu, ia juga menyinggung terkait program Kartu Prakerja yang juga dibutuhkan oleh pelaku UMKM. Dimana menurutnya perlu dilakukan penyesuaian dari konten kurikulum dengan kebutuhan saat ini.
“Kalau kita lihat kan, konten kurikulumnya belum semuanya in line dengan kebutuhan saat ini. Sehingga dampaknya terhadap peningkatan kapasitas skill dari pelaku UMKM mungkin tidak terlihat atau minim hasilnya,” pungkasnya. (okz)
