Ricky turut menyampaikan adanya dugaan penelantaran nafkah sejak awal pernikahan, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan keluarga, serta berbagai persoalan rumah tangga yang disebut berujung pada keretakan hubungan suami istri.
"Kami meminta UIN Sumut memberikan klarifikasi atas persoalan tersebut dalam waktu tiga hari sejak surat diterima, dan meminta adanya permintaan maaf tertulis serta tindakan tegas dari institusi pendidikan apabila ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pejabat akademik tersebut," pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak AS belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai tuduhan yang disampaikan dalam laporan maupun surat pengaduan tersebut. Demikian pula pihak UIN Sumut belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai langkah yang akan diambil terhadap persoalan tersebut.
Sementara itu, proses hukum di Polrestabes Medan masih berlangsung. Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan seorang pejabat akademik di perguruan tinggi negeri. (jns).
Perumda Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan akses air minum yang sehat, aman,
Ekonomi
Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal proses pengungkapan kasus kematian mantan istri anggota Polri berinisial WL di Medan, Sumatera
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperluas peran di Kota Padang, Sumatera Barat. Tidak hanya mengandalkan bisnis pembiayaan peru
Ekonomi
Peristiwa kematian korban Winda Lorenza Gowasa (35) (WLG) dalam kasus dugaan bunuh diri akibat menembak kepala dengan menggunakan senjata
Hukum
Komisi III DPR RI meminta Polda Sumatera Utara dan Polresta Medan mengusut secara tuntas dan transparan kasus meninggalnya Winda Lorenza (35
Politik
Sebuah video yang menampilkan pria yang diduga mirip Anggota DPRD Kota Medan berinisial EAS tengah mengisap perangkat menyerupai rokok elekt
Peristiwa
Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan meminta pemerintah memperkuat strategi pemberantasan judi daring dengan tidak hanya memblokir situs
Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menilai penguatan otonomi daerah tidak cukup diwujudkan melalui regulasi, tetapi harus di
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengusut secara tuntas penyebab
Politik
Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusut secara tuntas dugaan keterlibatan Kepala S
Politik