"Walaupun harus turun bus, tapi enggak perlu bayar lagi. Sama seperti Busway," ujarnya.
Pada tahap awal, BRT Mebidang memasuki masa uji coba dengan dua unit bus listrik. Kepala Dinas Perhubungan Sumatera Utara Yudha P. Setiawan mengatakan jumlah armada akan ditambah secara bertahap hingga mencapai 30 bus listrik pada 8 Desember 2026.
Sebanyak 13 bus akan melayani Koridor 1 Teladan-Terminal Lubukpakam. Kemudian, 14 bus disiapkan untuk Koridor 2 Simpang Barat-Binjai, sedangkan tiga unit lainnya akan digunakan sebagai armada cadangan.
Layanan BRT Mebidang menggunakan skema Buy The Service (BTS) atau pembelian layanan, yakni pemerintah membayar operasional angkutan berdasarkan jarak tempuh dan pemenuhan standar pelayanan minimum. Dengan skema tersebut, pengemudi tidak dituntut mengejar jumlah penumpang, melainkan berfokus pada ketepatan waktu, keselamatan, dan kenyamanan pengguna.
Selama masa uji coba, masyarakat dapat menggunakan layanan BRT Mebidang secara gratis. Setelah beroperasi penuh, tarif yang ditetapkan sebesar Rp4.300 bagi penumpang umum dan Rp3.000 untuk kategori khusus, seperti pelajar, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.
Pemprov Sumut juga menyiapkan pembangunan 121 titik pemberhentian baru. Sebanyak 68 titik akan dibangun di lintasan Teladan-Terminal Lubukpakam dan 53 titik di lintasan Simpang Barat-Binjai.
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
Sebanyak 54 warga Desa Limau Manis dan Desa Medan Sinembah, Kabupaten Deli Serdang, mengajukan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan mela
Hukum
