Dalam kesempatan tersebut, Mahyaruddin memaparkan sejumlah usulan prioritas, antara lain perbaikan jalan, pembangunan terminal, serta pembangunan akses menuju Pulau Buaya di Kecamatan Teluk Nibung yang direncanakan sebagai kawasan sentra perikanan.
"Kami berharap perhatian dari Pak Gubernur untuk membantu membenahi Kota Tanjungbalai. Salah satu rencana kami adalah pengembangan kawasan sentra perikanan yang memerlukan pembangunan akses jembatan menuju lokasi dengan panjang sekitar 100 hingga 150 meter," ujar Mahyaruddin.
Ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Tanjungbalai telah melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Kesehatan Semesta, sebagaimana menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kota Tanjungbalai telah mencapai 99,4 persen dari jumlah penduduk.
Ke depan, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan memfokuskan perhatian pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Tanjungbalai, agar manfaat program jaminan kesehatan dapat dirasakan secara optimal oleh masyaraka
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara sekaligus Anggota DPR RI, Drs. Rapidin Simbolon, MM, genap berusia 59 tahun pada Minggu (11/10/2026)
Ragam
Lembaga Pemerhati Olahraga Nasional (LPON) menyampaikan laporan dan pengaduan resmi kepada Pengurus PSSI Pusat terkait pelaksanaan tugas dan
Olahraga
Rumah Sakit (RS) Methodist berkomitmen penuh mendukung program BPJS Kesehatan, bahkan akan memperluas layanan medis yang lebih luas dengan t
Kesehatan
Komisi III DPR RI menyetujui Komjen Pol Suyudi Ario Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dalam Rapat Pa
Hukum
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) resmi membuka pendaftaran BTN Housingpreneur Batch 3 dalam kegiatan kickoff di Universitas Indo
Ekonomi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam melakukan pengawasa
Politik
Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Sutarto, menyampaikan keprihatinannya atas berulangnya kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi G
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, menyoroti adanya selisih sekitar Rp10 triliun dalam perencanaan anggaran Program Makan Bergizi
Politik
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mempertanyakan efektivitas sistem akreditasi rumah sakit dalam menjamin mutu pelayanan dan keselamatan
Politik
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyerap berbagai masukan dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2027
Politik
